Furtasan Ali Yusuf Tekankan Pentingnya Perkuat Pendidikan Nonformal dan Informal
Serpong, Ditjen Vokasi PKPLK – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Nasdem, Prof. Dr. Ir. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S.Kom., M.M., menegaskan bahwa pendidikan nonformal dan informal adalah penopang penting sistem pendidikan nasional yang harus diperkuat secara serius. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal serta Penyampaian Terbatas (Soft Launching) Hari Aksara Internasional (HAI) 2025 yang digelar Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Serpong, Senin (7/9).
Furtasan menilai jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan melalui PKBM, sanggar belajar, hingga lembaga masyarakat, serta pendidikan informal dalam keluarga dan komunitas, telah memberi akses belajar fleksibel dan inklusif bagi kelompok yang tidak terlayani penuh oleh sekolah formal. Namun, ia menekankan bahwa jalur pendidikan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan.
“Pendidikan nonformal dan informal kerap terbentur keterbatasan sumber daya, minimnya koordinasi antarlembaga, serta kesenjangan mutu antarprogram. Hambatan ini berdampak pada sulitnya pengawasan sekaligus menurunkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan,” jelasnya
Meski demikian, Furtasan menegaskan bahwa kerangka regulasi nasional sebenarnya sudah memberikan ruang yang kuat bagi pengembangan jalur nonformal dan informal. Ia mengatakan bahwa regulasi tersebut harus benar-benar dioptimalkan untuk memastikan aturan yang ada berjalan efektif di lapangan, baik dalam hal akreditasi, standarisasi mutu, maupun pengakuan hasil belajar dari jalur nonformal dan informal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Furtasan turut mendorong lahirnya strategi inovasi dalam metode pembelajaran dan kolaborasi multipihak. Menurutnya, kunci keberhasilan pendidikan nonformal dan informal ada pada kemitraan erat antara pemerintah dengan ekosistem pendidikan yang melibatkan lembaga masyarakat, komunitas literasi, hingga dunia usaha.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi yang kuat dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan seluruh ekosistem pendidikan nonformal akan memperluas daya jangkau sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan,” tambahnya.
Ia juga menilai Hari Aksara Internasional 2025 juga harus dimanfaatkan sebagai pemicu gerakan bersama memperkuat literasi dan pembelajaran sepanjang hayat.
“HAI harus menjadi energi kolektif untuk memperbaiki kualitas pendidikan nonformal dan informal termasuk menekan angka buta aksara dan masyarakat melek literasi,” tegasnyanya. (Esha/NA)
