Tingkatkan Keterserapan Lulusan SMK dengan Memperkuat Kelembagaan Bursa Kerja Khusus di SMK
Jakarta, Ditjen Vokasi PKPLK – Sebagai upaya untuk memperkuat keterserapan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) di dunia kerja, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan webinar yang bertajuk Penguatan Kelembagaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK pada Kamis (03-07-2025).
Dalam kesempatan ini, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Arie Wibowo Kurniawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini bersifat strategis untuk memperkuat organ-organ di SMK kita. Tujuannya adalah untuk menyamakan gerak dan langkah agar pencapaian pembelajaran serta pemberian layanan di lapangan jadi lebih efektif dan bisa saling tukar informasi serta mendapatkan informasi terbaik dan terbaru terkait BKK. Tantangan utama BKK di SMK, yakni ketidakcocokan industri, kesenjangan antara keahlian yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan riil di dunia kerja, era digital dan industri 4.0, dan keterbatasan sektor formal.
Tantangan-tantangan tersebut menjadi dasar Direktorat SMK untuk melakukan penguatan kelembagaan BKK di SMK dengan mengadopsi empat sistem bisnis di industri, yakni fungsi produksi, keuangan, human capital, dan pemasaran.
Ada tiga fase transformasi BKK, yaitu pembekalan kompetensi, promosi dan pemasaran lulusan, serta intelijen bisnis dan penempatan. BKK didorong menjadi mitra sejajar industri, proaktif membangun jejaring, menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja, dan memberikan edukasi ketenagakerjaan bagi murid sejak dini.
“Sudah saatnya kita transformasi BKK kita, bukan cuma sekadar papan pengumuman menjadi lebih strategis di masa yang akan datang. Mengelola SMK itu tidak mudah dan tidak sama dengan sekolah lainnya. Produk dari SMK adalah lulusan, lulusan ini harus dipasarkan melalui BKK. BKK harus mampu memasarkan lulusan,” ucap Arie.
Kepala Subdirektorat Mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat SMK, Sartana, menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mendorong relevansi dan kualitas pendidikan vokasi agar sejalan dengan kebutuhan industri.
“Ini sebagai bagian dari upaya kita meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK dan menguatkan kemitraan SMK di dunia kerja. Ada beberapa hal yang ingin kita capai, yakni untuk menyamakan persepsi dan informasi terkait kebijakan BKK,” ucap Sartana.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Anna Kurnianingsih, menyambut baik sinergi inisiasi penguatan kelembagaan BKK di SMK. Menurutnya, BKK berperan penting yang menjadi jembatan awal bagi siswa untuk mengenal dunia kerja. Penguatan BKK bukan hanya menjadi tugas sekolah semata, namun juga memerlukan dukungan dari pemerintah, dunia industri, serta masyarakat.
Ada berbagai tantangan terkait tenaga kerja seperti perubahan jenis dan skill pekerjaan dengan kebutuhan pasar kerja, mismatch pendidikan dengan industri, bonus demografi, dan revolusi industri. Strategi ketenagakerjaan yakni melakukan transformasi informasi pasar kerja berbasis online system, pemetaan industri potensial dan identifikasi jabatan yang dibutuhkan, program pelatihan kerja berdasarkan training needs analysis, dan peningkatan peran pengantar kerja di daerah.
“BKK ini bukan perizinan hanya didaftarkan ke dinas tenaga kerja kabupaten setempat. BKK yang telah menempatkan tenaga kerja kepada pemberi kerja harus menyampaikan laporan penempatan kepada kementerian ketenagakerjaan melalui siap kerja,” ucap Anna. (Aya/Dani)
